ACEH – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh beberapa waktu lalu turut memberikan dampak serius pada fasilitas pelayanan publik. Tercatat, sebanyak empat Kantor Pertanahan (Kantah) di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan dalam aktivitas pelayanan normal.

Merespons kondisi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengambil langkah cepat dengan menyiapkan anggaran khusus sebesar Rp 3,1 miliar. Dana ini dialokasikan untuk menyewa gedung sementara agar proses pengurusan sertifikat dan administrasi tanah warga di Aceh tetap berjalan tanpa hambatan.

Prioritas Kelancaran Layanan Warga Aceh

Menteri Nusron menekankan bahwa kerusakan fisik bangunan tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan kepada masyarakat. Wilayah Aceh yang tengah berupaya bangkit pascabencana membutuhkan kepastian hukum atas tanah, terutama bagi warga yang asetnya terdampak langsung oleh banjir.

“Masyarakat di Aceh tidak boleh dirugikan. Meskipun kantor fisik kami mengalami kerusakan akibat bencana alam, layanan harus tetap jalan. Kami siapkan anggaran sewa gedung agar petugas bisa kembali bekerja melayani rakyat secepatnya,” ujar Nusron Wahid dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Evaluasi Kerusakan dan Pengamanan Dokumen

Selain menyiapkan lokasi kantor sementara, Kementerian ATR/BPN juga fokus pada pengamanan dokumen-dokumen pertanahan di wilayah Aceh. Berikut adalah beberapa poin penanganan darurat yang dilakukan:

• Sewa Gedung Representatif: Memastikan lokasi sewa memiliki aksesibilitas yang baik bagi warga di sekitar area kantor yang lama.

• Digitalisasi Dokumen: Mengakselerasi pengecekan data digital untuk memastikan arsip tanah tetap aman meskipun dokumen fisik terkena air.

• Perbaikan Infrastruktur IT: Memastikan jaringan sistem komputerisasi pertanahan segera terhubung di lokasi baru agar transaksi tetap real-time.

Komitmen Jangka Panjang di Wilayah Aceh

Langkah penyewaan kantor di Aceh ini bersifat sementara sembari menunggu proses renovasi atau pembangunan kembali kantor pertanahan yang rusak secara permanen. Pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana di masa depan, mengingat beberapa wilayah di Aceh memiliki kerentanan terhadap banjir tahunan.

Diharapkan dengan alokasi dana Rp 3,1 miliar ini, produktivitas pegawai ATR/BPN di Aceh segera pulih dan target-target strategis seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di wilayah tersebut tetap dapat tercapai sesuai jadwal.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/