JAKARTA – Industri game online di Indonesia kini berada di titik persimpangan yang kontradiktif. Di satu sisi, Indonesia diakui sebagai salah satu pasar game terbesar di dunia, namun di sisi lain, kontribusi produk lokal di pasar global masih sangat minim. Hal ini menjadi sorotan tajam bagi Anggota Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja pada Kamis (22/1/2026).

Pihak legislatif menyayangkan fakta bahwa sebagian besar perputaran uang di industri game tanah air justru mengalir ke pengembang asing, sementara potensi talenta lokal belum mendapatkan panggung yang layak secara internasional.

Paradoks Pasar Besar vs Dominasi Asing

Indonesia memiliki jumlah pemain game (gamers) aktif yang terus tumbuh setiap tahunnya, didorong oleh penetrasi internet dan penggunaan perangkat seluler yang masif. Namun, dominasi judul-judul game dari luar negeri masih terlalu kuat.

Hambatan Utama Pengembang Lokal

Anggota Komisi VII DPR menekankan bahwa tidak adanya game Indonesia yang “mendunia” bukan disebabkan oleh kurangnya kreativitas, melainkan karena hambatan struktural. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi:

1. Akses Permodalan: Pengembangan game berkualitas tinggi (AAA) membutuhkan biaya investasi yang sangat besar.

2. Infrastruktur Teknologi: Dukungan server dan kecepatan internet yang belum merata di seluruh wilayah.

3. Kebijakan Pajak & Regulasi: Perlunya aturan yang lebih memihak kepada pengembang lokal agar mampu bersaing dengan raksasa global.

Mendorong Kedaulatan Digital Melalui Game

DPR mendesak pemerintah untuk tidak hanya melihat industri game sebagai sarana hiburan, tetapi sebagai sektor ekonomi strategis. Penguatan IP lokal dianggap kunci untuk menjaga kedaulatan digital dan meningkatkan citra budaya Indonesia melalui konten kreatif.

“Pasar kita sangat besar, anak muda kita sangat berbakat. Sangat ironis jika kita hanya menjadi penonton dan pasar bagi produk asing. Kita butuh ekosistem yang memungkinkan game lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mendunia,” tegas salah satu anggota Komisi VII di Jakarta.

Pemerintah melalui kementerian terkait diharapkan segera merumuskan peta jalan (roadmap) yang komprehensif untuk mendukung ekosistem gim nasional, mulai dari kurikulum pendidikan hingga kemudahan ekspor konten digital.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/