Bekasi – Pasca longsor yang melanda kawasan Wisata Hutan Bambu di RW 26, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kembali melontarkan kritik tajam terhadap lambannya langkah penanganan dari instansi terkait, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yang dinilai hanya melakukan peninjauan tanpa tindak lanjut nyata.

Longsor yang terjadi beberapa hari lalu ini mengakibatkan sejumlah fasilitas publik dan lahan wisata rusak parah setelah tergerus oleh pengosongan air dari aliran Kali Bekasi. Meski telah ditinjau, DPRD mengatakan belum melihat progres signifikan dalam pemulihan fasilitas atau arahan teknis yang jelas kepada pengelola dan warga setempat.

Desakan DPRD Agar Ada Aksi Konkret

Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan lambannya respons Disparbud pascainsiden longsor tersebut. Menurut Wildan, peninjauan tanpa dilanjutkan dengan rencana aksi jelas justru membuat warga dan pengelola wisata merasa diabaikan. “Peninjauan sudah dilakukan, tapi tanpa tindak lanjut yang jelas justru mengecewakan warga,” ungkapnya saat dimintai komentarnya, Jumat (20/2/2026).

DPRD bahkan menjadwalkan kunjungan khusus ke lokasi longsor untuk menyerap aspirasi warga terdampak secara langsung, sekaligus menguatkan tuntutan agar pemerintah daerah segera menyiapkan langkah tanggap darurat pemulihan aset publik yang rusak.

Kritik Warga dan Pengelola Pokdarwis

Ketua RW 26 Kelurahan Margahayu, Sanem, menyampaikan bahwa warga dan pengurus wisata merasa belum menerima komunikasi teknis yang konkret dari Disparbud, termasuk arahan pembuatan berita acara pengajuan perbaikan. Wisata Hutan Bambu sendiri merupakan salah satu destinasi penting yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pertama di Kota Bekasi, sehingga kerusakan infrastruktur ini menjadi pukulan besar bagi pelaku dan pencinta wisata lokal.

Para pengelola berharap adanya langkah cepat dari pemerintah, baik dalam bentuk bantuan perbaikan maupun arah kebijakan yang jelas agar fasilitas yang rusak bisa kembali difungsikan dengan aman.

Respons Pemerintah Kota Bekasi

Menanggapi desakan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan komprehensif dari instansi teknis mengenai tingkat kerusakan di kawasan wisata tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kondisi lokasi yang berada di sempadan sungai memang rentan terhadap risiko longsor dan erosi.

Tri menambahkan bahwa Pemkot Bekasi tengah melakukan evaluasi penuh terhadap kondisi tersebut dan akan mencari solusi yang tidak melanggar aturan tata ruang sekaligus tetap menjaga keamanan warga. Menurutnya, pembangunan atau fasilitas permanen di tepian sungai memang memiliki kendala regulasi yang harus dipatuhi demi keselamatan publik.

Namun Wali Kota memastikan pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari jalan keluar terbaik, termasuk kemungkinan tindakan pemulihan infrastruktur yang rusak dan menata ulang kawasan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Ancaman Bencana dan Tata Ruang

Peristiwa longsor ini juga menjadi pengingat bahwa banyak aktivitas manusia yang berkembang di tepian aliran sungai tanpa mitigasi risiko yang memadai, terutama di wilayah yang rawan bencana seperti Bekasi. Analisis dari berbagai pihak sebelumnya menekankan pentingnya penataan ruang yang bijak dan penegakan regulasi yang ketat untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Harapan Publik

Dengan meningkatnya perhatian DPRD terhadap bencana ini, warga dan pegiat wisata berharap agar kelak destinasi wisata ini tidak hanya kembali pulih, tetapi juga mendapatkan perbaikan yang lebih kuat dan tepat guna, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengabaikan aspek keselamatan lingkungan.

(suarakabarmedia/adv)

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/