Bekasi – Proyek-proyek infrastruktur di Kota Bekasi dilaporkan mengalami perlambatan: hingga November 2025, realisasi pengerjaan baru mencapai sekitar 48 persen dari target akhir tahun.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (DBMSDA), Idi Susanto, mengungkapkan sejumlah faktor penyebab tersendatnya realisasi, antara lain adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsolidasi.

Menurut Idi, meski progres fisik telah mencapai hampir separuh — 48% — serapan anggaran di dinas tersebut masih tergolong rendah, baru sekitar 20 persen. Ia menyebut pihaknya tengah mempercepat proses administrasi dan verifikasi kualitas pekerjaan agar pembayaran bisa segera dilakukan.

Semua proyek infrastruktur telah dilelang, dan saat ini hanya tersisa beberapa proyek yang akan dilelang ulang melalui APBD Perubahan. DBMSDA menargetkan agar proses lelang ulang selesai secepat mungkin agar pengerjaan fisik proyek bisa terus berlanjut.

Pemkot Bekasi Genjot Pengerjaan di Kuartal Terakhir

Seiring memasuki triwulan terakhir 2025, Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot Bekasi) memberi instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait — khususnya DBMSDA — untuk mempercepat pengerjaan fisik dan optimalkan penyerapan anggaran.

Wakil Wali Kota Bekasi menyatakan bahwa kendala sempat muncul, terutama akibat keterlambatan suplai material konstruksi. Namun kini suplai bahan baku diklaim sudah mulai membaik, sehingga kerja kolektif di lapangan terus digenjot agar target akhir tahun tercapai.

Menurut sumber di pemerintahan daerah, target penyerapan anggaran untuk sektor infrastruktur dipatok di kisaran 85–90 persen pada akhir tahun 2025.

Tantangan: Anggaran, Administrasi & Harga Material

Penundaan pada sebagian proyek disebabkan oleh efisiensi anggaran dari pusat, rekomendasi konsolidasi dari KPK, serta potensi perlambatan lelang ulang.

Selain itu, menurut DBMSDA, harga material konstruksi yang meningkat dan ketersediaan bahan baku yang sempat terganggu (termasuk dampak penutupan tambang di Jawa Barat) ikut memperlambat laju pengerjaan.

Walau begitu, idiom “delay bukan berarti batal” diyakini pejabat Bekasi — proses administrasi kini dipercepat, verifikasi mutu dilakukan lebih cermat, dan beberapa proyek yang tertunda dilelang ulang untuk menghindari potensi gagal bayar.

Kenapa Ini Penting untuk Warga Bekasi

Bagi warga Bekasi, percepatan proyek infrastruktur berarti lebih cepat menikmati fasilitas publik: jalan yang layak, saluran air, trotoar, dan sarana penunjang kota yang selama ini dijanjikan. Dengan mendekati target 90%, diharapkan banyak area dalam kota yang selama ini macet, rawan banjir, atau minim akses bisa teratasi sebelum 2026.

Penting juga bahwa serapan anggaran dan kualitas pengerjaan dikawal secara transparan — agar proyek bukan sekadar target angka, melainkan benar-benar berdampak di lapangan.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/