JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera beberapa waktu lalu tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga menyingkap tabir dugaan kejahatan lingkungan yang serius.

Beredarnya foto dan video yang memperlihatkan tumpukan kayu gelondongan (logs) berukuran besar yang hanyut bersama material banjir kini menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan.

Para wakil rakyat mencurigai bahwa bencana dahsyat tersebut bukan semata-mata karena curah hujan ekstrem, melainkan diperparah oleh kerusakan daerah tangkapan air (catchment area) akibat aktivitas penebangan hutan secara ilegal.

“Potongan Rapi” Jadi Bukti Petunjuk?

Komisi terkait di DPR RI (Komisi IV yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyoroti kondisi fisik kayu-kayu yang hanyut tersebut. Banyak di antaranya ditemukan dalam kondisi terpotong rapi, yang mengindikasikan bekas gergaji mesin (chainsaw), bukan pohon yang tumbang alami karena tercabut akarnya oleh air.

“Kalau pohon itu tumbang karena longsor atau air, pasti ada akarnya yang ikut terbawa. Tapi yang kita lihat ini gelondongan bersih, potongannya rapi. Ini indikasi kuat ada aktivitas illegal logging di hulu yang dibiarkan,” ujar salah satu Anggota DPR RI dengan nada geram.

Senayan Desak KLHK dan Polri Turun Tangan

Merespons temuan ini, Senayan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak menutup mata. DPR meminta aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh ke wilayah hulu sungai yang menjadi sumber bencana.

DPR menegaskan, jika terbukti ada perusahaan atau oknum yang melakukan pembalakan liar atau alih fungsi lahan tanpa izin di zona lindung, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Jangan selalu menyalahkan hujan. Hujan itu berkah, tapi menjadi bencana karena ulah manusia yang merusak alam. Kami minta aparat usut tuntas, siapa pemilik kayu-kayu itu,” tegas desakan dari Senayan.

Bencana Ekologis yang Berulang

Sorotan DPR ini muncul karena pola bencana di Indonesia, khususnya di Sumatera, kerap berulang dengan modus yang sama. Hutan gundul di hulu menyebabkan air hujan tidak terserap, lalu meluncur deras membawa material kayu sisa tebangan yang menghantam pemukiman warga di hilir.

Kejadian ini diharapkan menjadi momentum evaluasi total terhadap perizinan dan pengawasan hutan di Sumatera. DPR berjanji akan membentuk Panitia Kerja (Panja) atau memanggil menteri terkait jika penanganan kasus ini berjalan lambat.

Publik kini menanti ketegasan pemerintah: apakah kayu gelondongan itu hanya akan berakhir sebagai sampah bencana, atau menjadi barang bukti untuk menyeret para perusak lingkungan ke meja hijau?

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/