BANDA ACEH – Langkah strategis dalam menangani sengketa pertanahan dan isu lingkungan hidup kembali diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin langsung rapat koordinasi Satgas Galapana (Satuan Tugas Penanganan Masalah Pertanahan dan Lingkungan Hidup) bersama unsur pemerintah yang berlangsung di Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan data dan kebijakan antara legislatif dan eksekutif guna memberikan solusi konkret atas berbagai laporan konflik agraria yang dialami masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Percepatan Penanganan Konflik Agraria

Dalam rapat tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan yang sah. Satgas Galapana dibentuk khusus untuk memangkas jalur birokrasi yang selama ini dianggap memperlambat penanganan sengketa tanah antara warga dengan korporasi maupun instansi lainnya.

“Kita hadir di Aceh untuk memastikan koordinasi pusat dan daerah berjalan searah. Fokus kita adalah menyelesaikan tumpang tindih lahan yang merugikan masyarakat kecil,” tegas Dasco di sela-sela rapat koordinasi tersebut.

Keseimbangan Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Selain urusan pertanahan, Satgas Galapana juga menyoroti aspek pelestarian lingkungan. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pembangunan ekonomi di daerah harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan demi keberlanjutan masa depan.

Isu pencemaran dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan menjadi poin krusial yang dibahas agar tidak menimbulkan bencana ekologi di kemudian hari.

Dampak Positif bagi Masyarakat Luas

Keaktifan Satgas Galapana dalam turun langsung ke daerah-daerah seperti Aceh diharapkan menjadi blueprint atau pola penyelesaian masalah serupa secara nasional. Dengan adanya pengawasan langsung dari DPR, diharapkan proses penanganan sengketa lahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran kementerian terkait serta pejabat daerah, yang berkomitmen untuk segera menindaklanjuti temuan lapangan dengan langkah hukum dan administratif yang diperlukan.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/