JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akhirnya buka suara menanggapi kabar mengejutkan mengenai penangkapan kader partainya, Bupati Lampung Tengah, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ditemui usai menghadiri agenda internal partai di Jakarta, Selasa malam (10/12/2025), Bahlil tidak dapat menyembunyikan raut wajah kecewa sekaligus prihatin atas insiden yang kembali mencoreng citra partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Kita Prihatin, Tapi Hukum Harus Tegak”

Dalam keterangannya, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar sangat terpukul dengan kabar penangkapan ini. Namun, sebagai pimpinan partai, ia menekankan sikap objektif dan kooperatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

“Tentu yang pertama, kita sangat prihatin mendengar kabar ini. Tidak ada satu pun pimpinan yang ingin kadernya terjerat masalah hukum, apalagi korupsi,” ujar Bahlil kepada awak media.

Meski demikian, Bahlil menyatakan secara tegas bahwa Partai Golkar menghormati sepenuhnya langkah yang diambil oleh KPK. Ia menyerahkan proses pembuktian dan penyidikan kepada lembaga antirasuah tersebut tanpa adanya intervensi politik sedikit pun.

“Kita negara hukum. Golkar menghormati proses yang sedang berjalan di KPK. Biarkan proses hukum membuktikan fakta-faktanya,” tambahnya.

Evaluasi Internal dan Bantuan Hukum

Kasus ini menjadi “tamparan keras” bagi Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil. Ia lantas mengingatkan seluruh kader partai, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk tidak main-main dengan amanah rakyat.

Terkait status kader dan bantuan hukum bagi Bupati Lampung Tengah, Bahlil menjelaskan bahwa partai memiliki mekanisme baku melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham).

“Biasanya kita akan kaji dulu duduk perkaranya. Jika memang murni pidana korupsi yang merugikan rakyat, partai tentu punya sikap tegas. Namun, hak praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi sampai ada putusan tetap,” jelas Menteri ESDM tersebut.

Ancaman Sanksi Tegas

Bahlil juga memberikan sinyal bahwa Partai Golkar tidak segan-segan mengambil langkah pemecatan jika kadernya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Pihaknya kini masih menunggu konfirmasi resmi dan pengumuman status tersangka dari KPK sebelum mengambil keputusan organisasi lebih lanjut terhadap nasib Bupati Lampung Tengah di struktur partai.

“Ini peringatan terakhir buat semua kader. Jangan coba-coba (korupsi), karena partai tidak akan melindungi tindakan yang merugikan negara,” tutup Bahlil dengan nada tegas.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/