DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Berikan Modal Usaha
Kota Bekasi – Menindaklanjuti maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan bank keliling yang menjebak warga, DPRD Kota Bekasi mendorong agar Pemerintah Kota Bekasi segera memberikan bantuan modal usaha ringan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan warga ekonomi menengah ke bawah. Tujuannya agar warga tidak terus terjerat beban bunga tinggi dan skema pembiayaan yang merugikan.
Masyarakat Terjerat Skema Pinjaman Merugikan
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu menyatakan bahwa praktik bank keliling, rentenir, ataupun pinjol ilegal telah mengeksploitasi masyarakat kecil. “Banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah terjerat bank keliling atau pinjaman online ilegal,” ujar Kamil. Dia menambahkan, “Pinjam satu juta, tapi yang cair hanya delapan ratus ribu. Saat pengembalian harus membayar satu koma dua juta. Empat ratus ribu langsung hilang di depan.” Skema ini menunjukkan betapa besarnya selisih yang harus ditanggung oleh warga.
Menurut Kamil, skema keuangan seperti tersebut mengakibatkan masyarakat kecil terjebak dalam lingkar utang yang sulit diputus. Karena itu, ia menegaskan kebutuhan intervensi dari pemerintah daerah agar warga memiliki akses ke pembiayaan yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan.
DPRD Kota Bekasi Menyoroti Dorongan Aksi Nyata untuk Modal Usaha
Lebih lanjut, DPRD Kota Bekasi menyoroti bahwa solusi bukan hanya regulasi semata, namun juga berupa aksi nyata, yakni pemberian modal usaha. Dengan modal yang cukup, warga terbantu untuk menjalankan usaha mikro tanpa harus mengandalkan pinjol atau rentenir berbunga tinggi. Kamil menyebut bahwa Pemkot dapat menggandeng lembaga keuangan syariah, lembaga amil zakat dan koperasi – agar skema pembiayaan tersebut bisa langsung sampai ke akar masyarakat.
Selain itu, DPRD juga meminta Pemkot membentuk satuan tugas (satgas) khusus dalam memerangi pinjol ilegal, bank keliling, dan praktik rentenir lainnya agar penyebarannya bisa dicegah dari permukiman warga. Kamil menyampaikan bahwa kolaborasi lintas institusi sangat penting: “UMKM kita diperas pelan-pelan. Kalau tidak ada intervensi nyata, rentenir akan terus menang, dan masyarakat kecil yang kalah.”
Pentingnya Pembiayaan Aman bagi UMKM
Dalam kondisi saat ini, banyak pelaku UMKM yang membutuhkan akses pendanaan cepat namun aman. Modal usaha ringan yang disediakan pemerintah daerah dapat menjadi alternatif yang jauh lebih aman dibanding pinjaman online ilegal atau bank keliling yang berisiko tinggi.
Pemkot Kota Bekasi sendiri sebelumnya telah beberapa kali melakukan kampanye maupun deklarasi menolak pinjol ilegal dan praktik rentenir, bersama lembaga pengawas keuangan dan instansi terkait. Namun DPRD menilai bahwa aksi deklarasi belum cukup tanpa dukungan anggaran dan mekanisme pendanaan langsung ke warga.
“Bantuan modal usaha harus dirancang agar mudah diakses oleh warga yang paling rentan ke jeratan pinjol,” terang Kamil. Dengan demikian, warga yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha mikro bisa mendapatkan pembiayaan dengan bunga ringan, tenor yang masuk akal, dan program pendampingan yang memadai.
DPRD Kota Bekasi Menargetkan Untuk Segera Dijalankan
Langkah ini diharapkan bisa memutus mata rantai ketergantungan terhadap pinjol ilegal maupun bank keliling, memperkuat ekonomi kerakyatan, mendorong inklusi keuangan, dan sekaligus menumbuhkan UMKM Kota Bekasi yang lebih sehat dan produktif. DPRD Kota Bekasi menargetkan agar program bantuan modal usaha tersebut bisa segera diimplementasikan dalam waktu dekat — agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat yang selama ini terjebak pembiayaan miring.
Dengan dorongan legislatif yang jelas dan koordinasi dengan eksekutif, Kota Bekasi berharap dapat menciptakan ekosistem keuangan mikro yang lebih aman bagi warga kecil, serta meminimalkan risiko kerugian akibat pinjol dan bank keliling yang tidak sehat.
(suarakabarmedia/adv)
Baca juga berita lainnya disini: Suara Kabar Media – Suara Kabar Media
Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
