Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Bekasi Bersama DLH Bahas Sorotan Persampahan

Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi (DLH) untuk membahas persoalan persampahan yang terus menjadi sorotan di Kota Bekasi. Rapat yang digelar di ruang Komisi II ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Komisi II Nomor 26/Raker_Kom.II tertanggal 13 Oktober 2025.

Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri pejabat DLH Kota Bekasi serta anggota Komisi II DPRD mulai dari Wakil Ketua Yenny Kristianti hingga Sekretaris Evi Mafriningsianti. Tema utama adalah pengelolaan sampah yang masih dianggap belum maksimal meski menjadi keluhan berulang masyarakat.

Komitmen Komisi II DPRD Kota Bekasi Menjamin Efektivitas Program Pengelolaan Sampah

Dalam forum tersebut, Komisi II menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa program dan kebijakan pengelolaan sampah yang dijalankan DLH berjalan efektif, efisien, serta benar-benar memberikan solusi nyata bagi kebersihan kota. Anggota legislatif menekankan bahwa penanganan sampah bukan hanya soal pengangkutan, tetapi juga soal proses pemilahan, pengurangan volume, dan pelibatan masyarakat secara massif.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah bahwa meski pengangkutan telah berjalan, volume sampah di beberapa lokasi perkotaan tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya kebocoran sistem: mulai dari sampah yang tidak dipilah, saluran pembuangan yang tidak optimal, hingga keterbatasan fasilitas pengolahan. Anggota DPRD pun menyoroti bahwa dengan kondisi tersebut, dampak kebersihan lingkungan dan estetika kota bisa makin buruk.

DLH Diminta Sajikan Data Akurat untuk Evaluasi Pengelolaan Sampah

DLH Kota Bekasi diminta memaparkan data terkini mengenai volume sampah yang masuk ke TPA/TPST, tingkat pemilahan di sumbernya, serta rencana pengurangan sampah melalui program seperti bank sampah, komposting, dan edukasi masyarakat. Komisi II mengingatkan bahwa tanpa transparansi dan data yang akurat, sulit untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah.

Lebih lanjut, Komisi II menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan Kota Bekasi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Tanpa koordinasi antar-instansi serta pelibatan masyarakat, penanganan sampah bisa berjalan lambat dan tidak tuntas. Program-program seperti pengurangan sampah plastik, optimalisasi fasilitas TPS, dan penerapan sistem insentif untuk pemilahan sampah rumah tangga menjadi bagian dari agenda pembahasan.

DLH Diminta Susun Roadmap Pengelolaan Sampah Jangka Pendek hingga Menengah

DLH juga diberi tugas untuk menyusun roadmap atau rencana aksi jangka pendek hingga menengah yang mencakup target angka pemilahan sampah, pengurangan volume masuk ke TPST, dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah modern. Komisi II menegaskan bahwa target-target tersebut harus realistis, terukur, dan diawasi secara berkala agar tidak sekadar menjadi rencana di atas kertas.

Harapan Warga: Perbaikan Nyata di Lapangan, Bukan Sekadar Rencana

Bagi warga Kota Bekasi, harapan muncul agar hasil dari rapat penyelesaian ini tidak sekadar retorika. Mereka menunggu tindakan nyata yang bisa dirasakan di lingkungan sekitar: jalanan yang bersih, sampah yang cepat diangkut, dan fasilitas pengelolaan yang ramah lingkungan. Bila tidak ditangani segera dan menyeluruh, persoalan sampah berpotensi memburuk dan mengganggu kualitas hidup masyarakat.

(suarakabarmedia/adv)

Baca juga berita lainnya disini: Suara Kabar Media – Suara Kabar Media
Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/