WASHINGTON, AS — Israel kini secara resmi telah bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebuah inisiatif internasional yang dirancang untuk menangani dampak konflik di Jalur Gaza dan wilayah sekitarnya. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah pertemuannya dengan Trump serta Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di Washington, D.C. pada Rabu (11/2/2026).

Netanyahu mengkonfirmasi bahwa ia telah menandatangani dokumen resmi keikutsertaan Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian. Dalam unggahan di platform X (dulu Twitter), Netanyahu menegaskan bahwa dorongan kerja sama internasional melalui dewan ini penting untuk masa depan stabil wilayah yang dilanda konflik berkepanjangan.

Apa Itu Dewan Perdamaian dan Tujuannya

Dewan Perdamaian sendiri merupakan sebuah inisiatif internasional yang diluncurkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi stabilisasi, rekonstruksi, dan tata pemerintahan sementara di Gaza setelah gencatan senjata yang rapuh. Inisiatif ini mendapat mandat dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November 2025, yang menyetujui pembentukan Board of Peace dan kemungkinan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza untuk membantu keamanan dan pembangunan.

Meski awalnya fokusnya pada Gaza, peran Dewan Perdamaian direncanakan diperluas untuk menangani isu konflik global lain di luar Timur Tengah, menurut sumber yang beredar di iNews.id.

Kehadiran Israel dalam Dewan Perdamaian dianggap langkah diplomasi besar, tetapi juga menimbulkan kritik dan kontroversi dari berbagai pihak internasional maupun organisasi kemanusiaan. Kritikus menilai bahwa keterlibatan Israel — negara yang terlibat konflik langsung di Gaza — dalam dewan yang seharusnya mengawasi perdamaian dan rekonstruksi, menghadirkan konflik kepentingan dan potensi bias yang tinggi.

Reaksi Global dan Negara Lain

Sebelumnya, berbagai negara dinyatakan telah bergabung dengan Dewan Perdamaian di sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss — termasuk negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Turki, Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Qatar, yang menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif tersebut dan komitmen untuk berkontribusi dalam misi internasional ini.

Namun demikian, beberapa sekutu Barat menunjukkan sikap hati-hati atau bahkan menolak bergabung, karena kekhawatiran bahwa struktur baru ini dapat melemahkan peran PBB dalam isu perdamaian global serta berpotensi mengganggu tatanan diplomasi internasional yang sudah ada.

Kontroversi dan Kritik yang Muncul

Kontroversi bukan hanya muncul karena keterlibatan negara konflik seperti Israel. Beberapa kelompok kemanusiaan dan analis politik menyatakan bahwa Dewan Perdamaian Trump bisa menjadi instrumen tekanan geopolitik dan memperluas pengaruh Amerika Serikat di arena global, terutama jika keputusan dan kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan negara-negara kuat.

Organisasi seperti Aqsa Working Group (AWG) bahkan menyebut bahwa Dewan Perdamaian yang juga mengakomodasi Israel tidak mencerminkan objektivitas dan keadilan dalam proses perdamaian di Gaza dan Palestina, karena dapat mencederai hukum internasional dan aspirasi kemerdekaan rakyat Palestina.

Langkah Selanjutnya

Rapat perdana Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung di Washington pada 19 Februari 2026, di mana negara-negara anggota akan membahas langkah implementasi rekonstruksi Gaza, strategi stabilisasi, serta peran masing-masing anggota dalam mendukung mandat Dewan.

Sementara itu, keterlibatan Israel dipandang bisa mempercepat dialog dan kolaborasi internasional, namun tetap perlu pengawasan ketat agar tujuan perdamaian dan pemulihan Gaza benar-benar terwujud tanpa mengabaikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak konflik.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/