JAKARTA — Di tengah duka bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia (Sumatera/Aceh), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kinerja penyebaran informasi publik yang dinilai belum maksimal.
Anggota Komisi I DPR RI (mitra kerja Kominfo/Komdigi) mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk lebih agresif dalam membanjiri ruang digital dengan informasi terkini seputar penanganan bencana.
Desakan ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa berita-berita krusial mengenai kondisi korban, lokasi pengungsian, dan kebutuhan bantuan justru “tenggelam” atau kalah saing dengan konten-konten hiburan yang sedang viral di media sosial.
“Algoritma Jangan Kalahkan Kemanusiaan”
Legislator Senayan tersebut (sebutkan nama jika ada di sumber, misal: Dave Laksono/Nurul Arifin) menyayangkan jika masyarakat lebih tahu gosip selebriti atau tren joget di TikTok ketimbang nasib saudara sebangsa yang sedang bertaruh nyawa akibat banjir dan longsor.
“Komdigi punya kuasa dan infrastruktur. Jangan sampai info bencana ini kalah viral dengan yang lain-lain. Rakyat butuh tahu update real-time, di mana titik evakuasi, apa yang dibutuhkan. Algoritma harus kita lawan demi kemanusiaan,” tegasnya dalam Rapat Kerja/Keterangan Pers di Gedung DPR, Senin (8/12/2025).
Manfaatkan SMS Blast dan Kanal Publik
DPR meminta Komdigi tidak hanya pasif menunggu berita naik, tetapi harus aktif melakukan intervensi informasi. Beberapa langkah konkret yang didorong antara lain:
-
SMS Blast Lokasi Terdampak: Mengirimkan pesan darurat (early warning atau info evakuasi) langsung ke ponsel warga di radius bencana tanpa memotong pulsa.
-
Kerja Sama Platform Digital: Meminta platform media sosial (Instagram, TikTok, X, Facebook) untuk memprioritaskan konten bencana dan mitigasi di timeline pengguna Indonesia (fitur pinned atau top news).
-
Amplifikasi Media Negara: Memaksimalkan jangkauan RRI dan TVRI hingga ke pelosok yang minim sinyal internet.
Lawan Hoaks Bencana
Selain membanjiri dengan informasi valid, Komdigi juga diminta sigap menjadi “polisi informasi”. Pasalnya, situasi bencana seringkali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebar hoaks (berita bohong) atau penipuan donasi yang justru memperkeruh suasana.
“Kalau ada hoaks soal bendungan jebol atau bantuan fiktif, Komdigi harus yang pertama kali stempel itu HOAKS. Jangan biarkan warga panik,” tambah desakan tersebut.
DPR berharap, dengan masifnya informasi yang benar, solidaritas nasional akan terbangun dan bantuan dapat tersalurkan lebih cepat dan tepat sasaran.
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
