Jakarta – Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Pulau Sumatera — terutama di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — pada akhir November 2025 telah menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa besar.

Berdasarkan riset dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), total kerugian akibat bencana alam ini diperkirakan mencapai Rp 68,67 triliun. Angka ini setara dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 0,29%.

Menurut Direktur Eksekutif CELIOS, dampak tersebut tidak hanya dirasakan di provinsi terdampak langsung, tetapi meluas ke ekonomi nasional. Gangguan pada rantai pasok, distribusi barang, dan aktivitas industri di kawasan terdampak membuat dampaknya terasa sampai level nasional.

Komponen Kerugian

Kerugian besar ini datang dari beberapa komponen utama:

• Kerusakan rumah penduduk — rata-rata biaya perbaikan atau penggantian rumah ditaksir sekitar Rp 30 juta per unit.

• Rusaknya infrastruktur seperti jalan dan jembatan — per jembatan yang rusak, biaya pembangunan ulang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 miliar.
• Kerusakan lahan pertanian dan hilangnya hasil panen — banyak lahan sawah yang terendam, menyebabkan gagal panen dan hilangnya pendapatan petani.
• Gangguan produksi dan distribusi — banyak aktivitas usaha dan industri terganggu akibat putus akses, yang memengaruhi pendapatan masyarakat dan pelaku usaha.

Dampak Makro terhadap Ekonomi Nasional

Imbas dari kerugian besar ini cukup signifikan. Beberapa analis memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 akan terdampak. Gangguan di Sumatera, sebagai salah satu simpul industri dan distribusi nasional, dianggap bisa mempengaruhi kinerja ekonomi secara lebih luas.

Belum lagi, kerugian ini datang bersamaan dengan musim hujan dan potensi bencana lain, sehingga beban pemulihan nasional bisa sangat besar — baik untuk infrastruktur, sosial, maupun perekonomian.

Seruan dan Tuntutan ke Pemerintah

Sejumlah laporan dan analisis menyebut bahwa bencana ini bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, namun juga dipicu faktor struktural seperti rusaknya lingkungan, degradasi alam, dan tata kelola hutan/perkebunan yang buruk.

Terkait hal ini, CELIOS dan sejumlah pakar lingkungan menyerukan agar pemerintah menerapkan kebijakan mitigasi lebih tegas — termasuk moratorium izin tambang dan perkebunan yang merusak hutan, serta rehabilitasi lingkungan secara menyeluruh.

Banjir dan longsor besar di Sumatera telah berubah dari bencana lokal menjadi krisis ekonomi nasional. Dengan kerugian mencapai hampir Rp 69 triliun, dampak langsung terhadap sektor perumahan, pertanian, dan infrastruktur — serta efek domino terhadap distribusi, industri, dan PDB nasional — menunjukkan bahwa pemulihan akan memakan waktu dan biaya besar.

Pemerintah dan semua pemangku kepentingan dituntut untuk bergerak cepat: mempercepat rehabilitasi, memperkuat mitigasi bencana, serta mengevaluasi ulang kebijakan lingkungan dan perizinan agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/