Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan diseragamkan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan untuk memastikan program gizi nasional dapat berjalan efektif dan relevan dengan kondisi daerah masing-masing.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa perbedaan kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan lokal, serta budaya makan masyarakat menjadi faktor utama mengapa menu MBG tidak dibuat seragam secara nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki keragaman pangan yang sangat besar, sehingga penerapan menu tunggal justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam distribusi dan penerimaan masyarakat.

Ia menilai pendekatan berbasis lokal lebih realistis karena setiap daerah memiliki akses bahan pangan yang berbeda. Dengan fleksibilitas menu, SPPG dapat memanfaatkan bahan pangan setempat yang lebih mudah didapat, lebih segar, dan berpotensi menekan biaya distribusi. Selain itu, penggunaan bahan lokal juga dinilai mampu mendorong perekonomian daerah karena melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan setempat.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Hingga 2026, program ini telah didukung lebih dari 23.000 dapur SPPG yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Meski menu tidak diseragamkan, BGN menegaskan bahwa standar gizi tetap menjadi acuan utama. Artinya, setiap menu yang disajikan wajib memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai pedoman nasional, termasuk kecukupan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dengan demikian, fleksibilitas menu tidak berarti kualitas gizi diabaikan.

BGN juga menekankan bahwa pengawasan tetap dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas layanan. Bahkan, sebelumnya lembaga ini sempat menghentikan sementara operasional 62 SPPG karena ditemukan menu yang tidak sesuai standar. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi dan penegakan disiplin agar program tetap berjalan sesuai tujuan.

Di sisi lain, kebijakan menu fleksibel juga dianggap penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Menu yang menyesuaikan kebiasaan makan lokal diyakini membuat penerima manfaat lebih mudah menerima dan mengonsumsi makanan yang disediakan. Jika menu dipaksakan seragam, dikhawatirkan akan menimbulkan penolakan atau makanan tidak dikonsumsi secara optimal.

BGN menambahkan bahwa petunjuk teknis tetap disusun untuk menjaga standar implementasi program secara nasional, termasuk mekanisme kemitraan dan operasional SPPG. Tujuannya adalah memastikan kualitas layanan tetap konsisten meski terdapat variasi menu di lapangan.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih adaptif dan berkelanjutan. Fleksibilitas menu dinilai menjadi strategi penting agar program tidak hanya memenuhi target gizi, tetapi juga mendukung ekonomi lokal dan keberlanjutan sistem pangan nasional.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/