SURABAYA – Dinamika politik di Jawa Timur memanas pasca dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Menanggapi isu yang beredar mengenai afiliasi politik sang kepala daerah, DPD Gerindra Jawa Timur (Jatim) memberikan pernyataan tegas bahwa Maidi bukanlah kader partai berlambang kepala garuda tersebut.

Klarifikasi ini dipandang penting untuk menjaga citra institusi partai di mata publik, terutama saat proses hukum di KPK Jakarta masih terus berjalan intensif.

Penegasan Status Keanggotaan

Pihak DPD Gerindra Jatim menyatakan bahwa meskipun dalam kontestasi politik sebelumnya mungkin terdapat dukungan secara politik, hal tersebut tidak serta merta membuat seseorang menjadi kader fungsional atau memiliki kartu tanda anggota (KTA) resmi partai.

“Kami perlu menegaskan kepada masyarakat bahwa Bapak Maidi, Wali Kota Madiun yang saat ini sedang menjalani proses di KPK, bukanlah kader Partai Gerindra. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap perwakilan Gerindra Jatim di Surabaya, Selasa (20/1/2026).

Komitmen Terhadap Pemberantasan Korupsi

Gerindra Jatim menekankan bahwa partai selalu memegang teguh komitmen antikorupsi. Jika ada individu yang membawa nama partai namun terlibat dalam praktik yang merugikan negara, partai tidak akan memberikan perlindungan atau pembelaan jika orang tersebut terbukti melanggar hukum.

Beberapa poin yang ditekankan dalam klarifikasi di Jawa Timur ini meliputi:

• Dukungan vs Kaderisasi: Perbedaan antara calon yang didukung saat Pilkada dengan status kader internal yang dibina secara struktural.

• Integritas Partai: Langkah cepat melakukan klarifikasi bertujuan agar kasus hukum personal tidak berdampak pada kredibilitas partai secara kolektif di wilayah Jatim.

• Proses Hukum: Menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Maidi kepada penyidik KPK di Jakarta.

Dampak bagi Peta Politik di Madiun

Dengan adanya penegasan dari Gerindra Jatim ini, peta politik di Kota Madiun diprediksi akan mengalami pergeseran, terutama menjelang persiapan agenda politik mendatang. Masyarakat diharapkan dapat memilah informasi dengan bijak dan menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai status hukum tetap Wali Kota Maidi.

Langkah Gerindra Jatim ini juga menjadi pesan bagi para pejabat publik lainnya di Jawa Timur agar senantiasa menjaga amanah rakyat dan menjauhi praktik korupsi, karena partai politik kini semakin selektif dalam memberikan dukungan serta tegas dalam memberikan sanksi moral.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/