Washington, D.C. — Pemerintahan Presiden Donald Trump melalui Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) secara resmi mulai merilis sejumlah dokumen terkait kasus pelaku kejahatan seks terpidana Jeffrey Epstein ke publik setelah ditekan oleh Kongres dan korban. Rilis ini menjadi bagian dari amanat Epstein Files Transparency Act, sebuah undang-undang yang disahkan oleh legislatif AS pada November 2025 untuk membuka catatan pemerintah tentang kasus yang mencengangkan masyarakat global.

Dokumen yang dirilis mencakup ribuan halaman berkas, termasuk foto-foto, catatan panggilan, transkrip wawancara, bahkan sebagian materi dari sidang juri besar (grand jury). Namun sejumlah besar informasi masih disunting (redacted) untuk melindungi identitas korban dan proses penegakan hukum yang berjalan, sehingga tidak semua isi berkas dapat dibaca secara utuh.

Beberapa foto yang dipublikasikan menunjukkan Jeffrey Epstein bersama tokoh-tokoh terkenal, meskipun keberadaan atau keterlibatan figur-figur itu dalam kasus tidak berarti mereka terlibat dalam kejahatan — foto tersebut bisa saja merupakan dokumentasi umum atau pertemuan sosial. Nama-nama seperti Bill Clinton, Michael Jackson, Richard Branson, hingga anggota masyarakat berprofil tinggi disebut muncul dalam beberapa dokumentasi yang beredar, namun hal ini belum berarti tuduhan terhadap mereka.

Rilis dokumen ini merupakan jawaban atas tekanan kuat dari anggota Kongres kedua partai, baik Demokrat maupun Republik, yang meminta keterbukaan penuh atas investigasi terhadap Epstein dan jaringan perdagangan seks yang dipimpinnya. Epstein sendiri meninggal dunia di fasilitas penjara federal pada 2019 saat menunggu proses persidangan atas tuduhan perdagangan seks dan pelecehan anak di bawah umur.

Meskipun sudah ada sebagian dokumen yang dibuka, pemerintah belum memenuhi sebagian tuntutan penuh dari undang-undang tersebut. DOJ menyatakan bahwa tidak akan memenuhi tenggat waktu publikasi seluruh file, menimbang kebutuhan untuk melindungi identitas lebih dari 1.200 korban dan kerahasiaan proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk beberapa penyelidikan lanjutan. Hal ini membuat beberapa bagian besar dari arsip tetap tertutup atau disunting.

Kritik terhadap rilis dokumen ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari kelompok korban dan sebagian anggota Kongres yang menilai bahwa dokumen yang dirilis masih terlalu banyak disensor dan tidak memberikan transparansi penuh mengenai jaringan serta modus operandi Epstein. Beberapa legislator bahkan mempertimbangkan tindakan legislatif atau hukum terhadap DOJ jika tidak mematuhi sepenuhnya amanat undang-undang.

Sebaliknya, pihak pemerintahan membela keputusan ini sebagai langkah yang bertanggung jawab demi melindungi korban, kepentingan penegakan hukum, dan informasi sensitif. Mereka menegaskan bahwa proses redaksi dilakukan secara hati-hati dan bahwa lebih banyak dokumen dijadwalkan akan dirilis secara bertahap dalam minggu-minggu mendatang.

Rilis dokumen Epstein ini memicu gelombang perhatian publik internasional dan membuka kembali diskusi mengenai hubungan Epstein dengan berbagai tokoh berpengaruh serta bagaimana kejadian ini dikelola oleh sistem hukum federal AS selama bertahun-tahun. Banyak pihak berharap bahwa keterbukaan dokumen ini akan membawa keadilan lebih bagi para korban dan memberikan gambaran lebih jelas tentang salah satu skandal kriminal paling kontroversial dalam sejarah modern.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/