Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membuat gebrakan besar di awal masa kepemimpinannya. Dalam konferensi pers pada Senin (10/11), ia mengumumkan rencana pemotongan gaji dirinya dan seluruh anggota kabinet, sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi pemerintahan dan reformasi struktural di tubuh birokrasi Jepang.

Langkah ini disebut sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan baru ingin memulihkan kepercayaan publik yang menurun akibat berbagai skandal dan kritik terhadap pengelolaan anggaran negara.

Dalam pernyataannya, Takaichi menegaskan bahwa reformasi harus dimulai dari atas, bukan hanya diterapkan kepada masyarakat atau pejabat bawah. “Kami harus menunjukkan dengan tindakan bahwa kami serius tentang reformasi. Kami tidak hanya berbicara, tetapi melakukannya,” kata Takaichi dikutip dari.

Salah satu langkah awal reformasi

Rencana itu diumumkan dalam sidang parlemen luar biasa, di mana pemerintah menyatakan akan merevisi Undang-Undang Remunerasi Pegawai Negeri dan menangguhkan tunjangan tambahan yang selama ini diterima oleh Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Saat ini, anggota parlemen Jepang menerima gaji bulanan sekitar ¥1,294.000. Sementara itu, tunjangan tambahan untuk Perdana Menteri yakni ¥1.152.000 dan untuk menteri kabinet ¥489.000.

Takaichi menegaskan bahwa “reformasi harus dimulai dari atas” artinya, pemerintah sendiri akan menjadi teladan dalam mengubah pola pengeluaran dan privilese di tubuh pemerintahan.

Detail potongan dan dampaknya

Sebagai langkah awal, Takaichi telah mengembalikan sekitar 30 % dari tunjangan tambahan dirinya, sedangkan para menteri kabinet mulai dikurangi sebesar sekitar 20 %. Efeknya, tunjangan tambahan Perdana Menteri turun menjadi kira-kira ¥390.000 dan untuk menteri kabinet menjadi sekitar ¥110.000 per bulan. Langkah ini juga akan formal diatur melalui revisi undang-undang, yang akan diajukan ke parlemen Jepang (Diet) dalam sidang yang sedang berlangsung hingga Desember.