Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai bencana nasional. Prabowo menyatakan bahwa meskipun ada desakan dari ulama dan sejumlah pihak, kondisi di lapangan hingga saat ini masih dinilai terkendali dan mampu ditangani oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung adanya pihak-pihak yang “teriak-teriak” agar status bencana nasional segera diumumkan. Ia menegaskan pemerintah sudah mengerahkan kekuatan yang memadai untuk membantu penanganan dampak banjir dan longsor di tiga provinsi itu.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” ujar Prabowo di depan para menteri kabinet.

Prabowo menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir. Rencana tersebut mencakup pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus, pembangunan hunian sementara dan tetap, serta penyaluran bantuan langsung ke masyarakat terdampak.

Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan pemulihan menyeluruh tanpa harus menaikkan status kebencanaan di tingkat nasional. Pemerintah juga disebut telah menyiapkan anggaran APBN yang cukup untuk seluruh rangkaian penanganan pascabanjir, berkat efisiensi fiskal di awal masa pemerintahan.

Desakan untuk menetapkan status bencana nasional datang dari berbagai kalangan. Misalnya, ulama Aceh yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh meminta agar pemerintah pusat menetapkan bencana hidrometeorologi ini sebagai bencana nasional untuk mempercepat proses bantuan dan pemulihan. Mereka berpendapat bahwa kapasitas pemerintah daerah terbatas dalam mengatasi skala musibah ini.

Para ulama menilai penetapan status bencana nasional dapat membuka akses bantuan lebih luas, termasuk dukungan logistik dan sumber daya dari lembaga nasional maupun internasional. Argumen tersebut muncul di tengah kondisi ribuan rumah terdampak banjir, infrastruktur rusak, serta akses transportasi yang terganggu di sejumlah wilayah.

Meski demikian, Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pemerintah telah mengirim bantuan secara intensif, termasuk personel TNI dan Polri, helikopter, serta pesawat terbang untuk distribusi logistik ke wilayah paling terisolasi. Menurut Prabowo, hal ini menunjukkan bahwa penanganan krisis berjalan cepat dan sistematis.

Pernyataan keras Prabowo ini juga menyinggung isu politik yang muncul di tengah bencana. Ia menyindir pihak-pihak yang dinilai terlalu cepat menyerukan perubahan status bencana tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Prabowo menegaskan pentingnya fokus kerja pemerintah untuk membantu korban dan bukan sekadar retorika politik.

Respons publik atas keputusan ini beragam. Ada yang mendukung langkah pemerintah untuk tetap mengendalikan situasi melalui mekanisme yang ada, namun tak sedikit juga yang menilai bahwa status bencana nasional bisa mempercepat penyaluran bantuan dan koordinasi lintas instansi.

Dengan banjir dan longsor yang telah menimbulkan dampak luas di tiga provinsi, pemerintah pusat berkomitmen terus memantau perkembangan dan merespons kebutuhan bantuan secara bertahap, sambil memastikan upaya pemulihan berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/