Jakarta — Keputusan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, untuk berangkat umrah di tengah krisis akibat banjir dan longsor di kabupaten yang dipimpinnya memunculkan kecaman keras, dan berujung pada pemecatannya dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra di Aceh Selatan.

Menurut keterangan resmi dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai memutuskan mencopot Mirwan dari kursi Ketua DPC karena dianggap tidak menunjukkan tanggung jawab moral dan kepemimpinan yang layak di tengah bencana. “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sugiono, Jumat (5/12/2025).

Izin Tidak Diberikan, Tapi Tetap Berangkat Umrah

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin perjalanan kepada Mirwan untuk menunaikan ibadah umrah saat status darurat bencana masih berlangsung.

Meski demikian, Bupati bersama istrinya dikabarkan tetap berangkat pada Selasa, 2 Desember 2025 — beberapa hari setelah menandatangani Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan bencana, yang menunjukkan bahwa kerusakan dan dampak banjir-longsor di Aceh Selatan sangat besar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan kemudian memberikan klarifikasi: menurut Plt Sekda setempat, keberangkatan bupati dilakukan setelah situasi dianggap stabil dan penanganan korban dianggap selesai. Namun keputusan itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidaksensitifan publik dan pemimpin terhadap penderitaan warga terdampak bencana.

Kritik Publik dan Seruan Sanksi Lebih Lanjut

Langkah tersebut memantik gelombang kritik, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari politisi. Seorang anggota DPR RI bahkan meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi lebih lanjut kepada Mirwan — karena masa larangan pejabat untuk bepergian ke luar negeri hingga Januari 2026 telah ditetapkan saat krisis.

Bagi banyak warga dan pengamat, keberangkatan ini — terutama disertai unggahan di sosial media oleh pihak terkait — justru memperburuk citra pemerintah daerah. Warga mempertanyakan komitmen dan empati sang bupati terhadap penderitaan sesama saat mereka tengah kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, dan fasilitas vital akibat bencana.

Implikasi Pemecatan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemecatan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra dianggap sebagai sinyal tegas bahwa partai tidak mentolerir pemimpin yang absen saat krisis. Namun ini juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai mekanisme pertanggungjawaban pejabat — apakah sekadar berhenti dari jabatan partai sudah cukup, atau perlu evaluasi formal terhadap kinerja dalam penanganan bencana dan pemulihan warga?

Bagi warga Aceh Selatan dan publik nasional, kasus ini bisa menjadi preseden: bahwa pemimpin daerah harus hadir, bertanggung jawab, dan peka terhadap situasi krisis, bukan malah meninggalkan wilayah di saat dibutuhkan.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/