PAPUA – Langkah strategis diambil oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) dalam upaya memperkuat fondasi kesadaran hukum dan kemanusiaan di wilayah Timur Indonesia. Menteri HAM, Natalius Pigai, secara resmi mendorong integrasi pendidikan HAM di Papua melalui kerja sama erat dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) pada Selasa (20/1/2026).

Kolaborasi ini dipandang sebagai tonggak penting untuk memastikan bahwa pemahaman mengenai hak asasi manusia tumbuh dari akar rumput melalui jalur pendidikan tinggi dan penelitian akademik.

Sinergi Akademik untuk Pembangunan Papua

Kerja sama antara Kemenham dan Uncen ini mencakup berbagai program strategis yang dirancang khusus untuk konteks lokal di Papua. Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian berbagai tantangan di Papua harus didasarkan pada pengetahuan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang diajarkan sejak di bangku kuliah.

Beberapa poin utama dalam inisiatif ini meliputi:

• Pengembangan Kurikulum: Memasukkan nilai-nilai HAM yang selaras dengan kearifan lokal ke dalam mata kuliah di Uncen.

• Pusat Studi HAM: Memperkuat peran Uncen sebagai pusat rujukan riset dan kajian kebijakan terkait hak asasi manusia di wilayah Papua.

• Sosialisasi Masyarakat: Melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan untuk memberikan edukasi HAM kepada masyarakat luas di pedalaman maupun perkotaan.

Visi Natalius Pigai bagi Tanah Papua

Sebagai putra daerah yang kini memimpin kementerian strategis, Natalius Pigai memiliki visi agar Papua menjadi teladan dalam penerapan HAM yang berbasis keadilan sosial. Menurutnya, pendidikan adalah instrumen paling ampuh untuk meminimalisir konflik dan membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita ingin pendidikan HAM di Papua tidak hanya bersifat teoretis, tetapi menjadi gaya hidup. Mahasiswa Uncen harus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kemanusiaan dan perdamaian,” tegas Pigai dalam kunjungannya di Jayapura.

Dampak Jangka Panjang bagi Stabilitas Kawasan

Langkah Kemenham yang menggandeng institusi pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis di Papua. Dengan meningkatnya literasi HAM, diharapkan transparansi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara dapat berjalan lebih maksimal.

Dukungan dari civitas akademika Uncen memberikan legitimasi kuat bahwa Program HAM Nasional di tahun 2026 ini bersifat inklusif dan mendengarkan aspirasi intelektual dari tanah Papua sendiri. Sinergi ini diharapkan menjadi model bagi provinsi lain dalam mengimplementasikan kebijakan yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/