JAKARTA — Sikap tegas tanpa kompromi ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam penanganan bencana di Aceh. Presiden dikabarkan murka besar setelah menerima laporan bahwa Bupati Aceh Selatan tidak berada di tempat saat warganya sedang berjibaku menghadapi bencana banjir bandang yang mematikan.

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa sang Kepala Daerah justru sedang melaksanakan ibadah Umrah ke Tanah Suci di saat status tanggap darurat bencana sedang berlangsung di wilayahnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo langsung mengeluarkan instruksi keras kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Copot Saja, Tidak Punya Sense of Crisis!”

Dalam rapat terbatas evaluasi bencana, Presiden Prabowo menilai tindakan Bupati Aceh Selatan tersebut sebagai bentuk kegagalan fatal dalam kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis.

“Saya perintahkan Mendagri untuk memeriksa dan memproses pencopotan (Bupati Aceh Selatan). Bagaimana bisa rakyatnya sedang tenggelam, sedang susah cari makan, pemimpinnya malah pergi? Ibadah itu baik, tapi mengurus rakyat yang menderita itu ibadah tertinggi bagi pemimpin,” tegas Prabowo dengan nada tinggi, dikutip dari sumber istana, Senin (8/12/2025).\

Utamakan Rakyat di Atas Pribadi

Presiden menekankan bahwa dalam situasi darurat bencana, seorang Kepala Daerah adalah komandan lapangan yang wajib hadir secara fisik dan mental. Kepergian ke luar negeri, meskipun untuk alasan religius, dianggap tidak etis jika dilakukan saat daerahnya sedang “berdarah-darah”.

Prabowo meminta agar mekanisme sanksi segera diterapkan sesuai undang-undang pemerintahan daerah. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran izin ke luar negeri di masa darurat, sanksi pemberhentian harus segera dieksekusi sebagai pelajaran bagi pejabat lain.

Peringatan Keras Bagi Pejabat Lain

Instruksi pencopotan ini menjadi sinyal peringatan keras (warning) bagi seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan tidak akan mentolerir pejabat yang lamban, apalagi yang “lari” dari tanggung jawab saat rakyat membutuhkan kehadiran negara.

“Jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Siapapun pejabatnya, kalau tidak ada di tempat saat bencana besar, saya akan tindak tegas,” pungkas Presiden.

Saat ini, publik menanti langkah eksekusi dari Kemendagri terkait status jabatan Bupati Aceh Selatan tersebut, apakah akan langsung dinonaktifkan atau diberhentikan secara permanen.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update Bekasi lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/