SAMARINDA – Gelombang kritik yang menerjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait pengadaan kendaraan operasional baru akhirnya mendapat respons langsung dari pucuk pimpinan daerah. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait polemik anggaran Mobil Dinas Gubernur Kaltim 8 Miliar yang dinilai terlalu fantastis di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Permohonan maaf ini disampaikan menyusul viralnya rincian anggaran pengadaan kendaraan dinas dalam dokumen APBD 2026 yang mencantumkan angka Rp 8,49 miliar untuk satu unit kendaraan mewah.

Dalam keterangannya di hadapan awak media di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (2/3/2026), Gubernur menyatakan bahwa dirinya memahami keresahan yang dirasakan oleh warga. Ia menegaskan tidak ada niat untuk pamer kemewahan, namun mengakui adanya kesalahan dalam skala prioritas penganggaran.

“Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah provinsi memohon maaf jika rencana pengadaan ini melukai hati masyarakat. Saya sadar angka tersebut sangat besar dan memicu kegaduhan di ruang publik,” ujar Gubernur Kaltim.

Gubernur juga menginstruksikan jajaran Sekretariat Daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan tersebut agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan rill di lapangan.

Sebelumnya, pihak Pemprov Kaltim sempat berkilah bahwa pengadaan mobil dinas dengan spesifikasi tinggi tersebut diperlukan untuk menunjang mobilitas gubernur, terutama saat meninjau wilayah pelosok Kalimantan Timur yang memiliki medan jalan cukup berat.

Beberapa poin yang menjadi sorotan dalam pengadaan ini antara lain:

Spesifikasi Khusus: Kendaraan yang dipesan diklaim memiliki fitur keamanan tingkat tinggi dan kemampuan off-road mumpuni.

Kondisi Mobil Lama: Pihak pemprov menyebut mobil dinas yang saat ini digunakan sudah berusia lebih dari lima tahun dan sering mengalami kendala teknis.

Kenaikan Harga Global: Adanya penyesuaian harga kendaraan impor yang melonjak tajam pada awal tahun 2026.

Meski demikian, alasan tersebut tidak lantas meredam amarah netizen dan pengamat kebijakan publik. Banyak pihak menyarankan agar anggaran sebesar itu dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan desa atau bantuan sosial bagi masyarakat kecil.

Kritik tajam tidak hanya datang dari media sosial, tetapi juga dari kalangan legislatif daerah. Sejumlah anggota DPRD Kaltim mendesak agar pengadaan ini dibatalkan atau direvisi dengan memilih kendaraan yang lebih ekonomis namun tetap fungsional.

“Permintaan maaf adalah langkah awal yang baik, namun yang lebih penting adalah tindakan nyata untuk mereview anggaran tersebut. Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk program yang lebih mendesak,” tegas salah satu aktivis anti-korupsi di Samarinda.

Kasus Mobil Dinas Gubernur Kaltim 8 Miliar ini kini menjadi pengingat penting bagi seluruh kepala daerah untuk lebih peka terhadap perasaan publik saat menyusun anggaran fasilitas jabatan. Transparansi dan empati menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/