Jakarta – Partai Golkar merespons tegas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Selasa (3/3/2026). Pernyataan ini muncul setelah Bupati Pekalongan itu terjaring dalam OTT yang digelar tim penyidik KPK di wilayah Jawa Tengah hari ini.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, mengungkapkan bahwa partainya sangat prihatin dan menyesali peristiwa penangkapan kadernya tersebut. Golkar menilai kejadian ini mencederai kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah di daerah dan mendorong semua pihak untuk bersikap profesional serta taat terhadap hukum yang berlaku.

“Kami tentu prihatin dan menyesal atas kejadian ini,” ujar Sarmuji saat diwawancarai wartawan di Jakarta. Ia menekankan bahwa Partai Golkar memandang pentingnya integritas dan tata pemerintahan yang baik di segala tingkatan pemerintahan. Golkar juga berpesan kepada seluruh kader partai agar senantiasa memegang amanah rakyat dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

Sarmuji menambahkan bahwa hingga kini Golkar belum mendapatkan informasi lengkap dari hasil pemeriksaan penyidik KPK. Partai politik berlambang pohon beringin ini turut menghormati jalannya proses hukum dan akan menunggu perkembangan penyelidikan, termasuk kemungkinan langkah lanjutan yang akan diambil lembaga anti-korupsi dalam 1×24 jam sejak OTT dilakukan.

Sementara itu, Golkar Jawa Tengah juga memberikan respons atas kejadian OTT yang menimpa Fadia Arafiq. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh, melalui pesan singkat menyampaikan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan sambil memantau terus perkembangan situasi dari penyidik KPK. Golkar Jateng menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

Mengenai dukungan hukum, Saleh menyatakan bahwa Golkar siap memberikan pendampingan hukum kepada Fadia Arafiq jika ada permintaan resmi dari yang bersangkutan, dan hal tersebut akan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar untuk koordinasi lebih lanjut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa partai politik juga mempertimbangkan aspek pembelaan terhadap hak hukum kadernya dalam proses pemeriksaan ini.

OTT yang menjerat Bupati Pekalongan tersebut dibenarkan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menyatakan bahwa selain Fadia Arafiq, sejumlah pihak lain juga diamankan oleh penyidik dalam operasi tangkap tangan tersebut. Mereka kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sampai saat ini, KPK belum merinci secara detail perkara yang tengah disidik dalam OTT itu, tetapi lembaga anti-korupsi memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi tersebut.

OTT terhadap Bupati Pekalongan ini memunculkan sorotan publik luas, terutama terkait komitmen penegakan hukum terhadap pejabat publik di Indonesia. Masyarakat menunggu hasil pemeriksaan jelas dari KPK, termasuk bukti dan dugaan pasal yang akan disangkakan kepada pihak yang terlibat. Di satu sisi, pernyataan Golkar yang prihatin menjadi bagian dari wacana politik nasional tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, di tengah upaya pemberantasan korupsi yang terus digalakkan oleh lembaga penegak hukum.

Pemeriksaan oleh KPK terhadap Bupati Pekalongan diprediksi akan menjadi salah satu kasus penegakan hukum yang menjadi sorotan publik dalam beberapa hari ke depan, terutama menyangkut peran serta tanggung jawab partai politik terhadap kader-kadernya yang menjabat di pemerintahan daerah.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/