KOTA BEKASI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memberikan catatan kritis terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Kalangan legislatif menilai upaya efisiensi anggaran yang dilakukan eksekutif masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan secara signifikan.
Berdasarkan evaluasi terbaru, langkah penghematan yang dilakukan Pemkot Bekasi tercatat baru mencapai angka kisaran 10 persen.
Angka ini dinilai oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD masih terlalu kecil, mengingat masih banyaknya pos-pos belanja yang dianggap pemborosan dan tidak berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Desak Sisir Ulang Pos Belanja Rutin
DPRD Kota Bekasi mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kembali menyisir ulang draf anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utamanya adalah memangkas belanja-belanja yang bersifat seremonial dan administratif.
“Kami melihat efisiensi 10 persen itu masih sangat minim. Masih banyak ruang untuk berhemat. Kami mendesak Pemkot untuk lebih berani memangkas pos perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel, belanja makan-minum, dan alat tulis kantor (ATK) yang angkanya seringkali fantastis,” tegas salah satu anggota Banggar DPRD Kota Bekasi.
Legislator menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi yang menantang, pemerintah daerah harus memiliki sense of crisis. Anggaran tidak boleh habis hanya untuk operasional birokrasi.
Alihkan Dana untuk Kepentingan Publik
Tujuan utama dari desakan perluasan efisiensi ini bukan sekadar menahan uang, melainkan untuk realokasi anggaran.
DPRD meminta agar dana yang berhasil dihemat dari efisiensi tersebut dialihkan ke program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Sektor-sektor seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, penanganan banjir, layanan kesehatan, dan pendidikan harus mendapatkan porsi lebih besar.
“Jangan sampai rakyat teriak jalan rusak atau susah sekolah, tapi anggaran Pemkot habis untuk acara seremonial. Efisiensi ini harus diperluas agar ruang fiskal kita cukup untuk membiayai pembangunan yang nyata,” tambahnya.
Targetkan Efisiensi Lebih Besar
DPRD menargetkan agar Pemkot Bekasi bisa menaikkan persentase penghematan lebih dari 10 persen. Pengawasan ketat akan dilakukan dalam setiap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun RAPBD.
Legislatif berharap Pemkot Bekasi dapat menyajikan postur anggaran yang lebih sehat, pro-rakyat, dan akuntabel, serta meninggalkan budaya pemborosan anggaran di akhir tahun.
(suarakabarmedia/adv)
Baca juga berita DPRD Kota Bekasi lainnya disini: Berita – DPRD Kota Bekasi
Baca juga berita bekasi di: Kabar Baghasasi – Kabar Baghasasi
Baca juga berita lainnya disini: Suara Kabar Media – Suara Kabar Media
