Jakarta – Kenaikan harga energi global kembali berdampak pada kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Kali ini, harga LPG nonsubsidi resmi mengalami penyesuaian signifikan hingga mendekati 18 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan stok gas tetap aman dan meminta masyarakat tidak melakukan aksi panic buying di tengah perubahan harga tersebut.

Penyesuaian harga berlaku untuk LPG ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram yang banyak digunakan kalangan menengah ke atas serta sektor usaha non-subsidi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyebutkan bahwa kenaikan ini mengikuti dinamika harga energi global yang terus berfluktuasi.

Berdasarkan data resmi, harga LPG 12 kg mengalami kenaikan sekitar Rp36.000 per tabung atau sekitar 18,75 persen, dari sebelumnya Rp192.000 menjadi Rp228.000. Sementara itu, LPG 5,5 kg naik sekitar Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung.

Pemerintah menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dipengaruhi beberapa faktor global, termasuk kenaikan harga kontrak LPG dunia (CP Aramco), meningkatnya Indonesian Crude Price (ICP), serta kondisi geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi jalur distribusi energi internasional. Faktor-faktor tersebut menyebabkan biaya impor dan distribusi LPG meningkat, sehingga berdampak pada harga jual di dalam negeri.

Meski harga naik cukup signifikan, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa stok LPG nonsubsidi dalam kondisi stabil. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas untuk memastikan distribusi berjalan normal di seluruh wilayah Jakarta, mulai dari agen hingga pangkalan.

Pemprov juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli LPG secara berlebihan karena distribusi masih berjalan lancar. Panic buying dikhawatirkan justru dapat mengganggu rantai pasok dan menyebabkan kelangkaan semu di lapangan.

Selain itu, pemerintah mengantisipasi potensi peralihan pengguna LPG 12 kg ke LPG subsidi 3 kg akibat selisih harga yang semakin jauh. Untuk mencegah subsidi salah sasaran, pengawasan penggunaan LPG subsidi akan diperketat, terutama di sektor usaha non-UMKM seperti restoran, kafe, dan hotel.

Masyarakat mampu serta aparatur sipil negara juga diimbau tetap menggunakan LPG nonsubsidi agar program subsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah bersama Pertamina akan melakukan monitoring rutin di tingkat agen dan pangkalan untuk memastikan kuota LPG 3 kg tetap tersedia sesuai peruntukan.

Untuk pembelian LPG subsidi 3 kg, mekanisme penggunaan KTP yang telah terdaftar di sistem Merchant Apps Pertamina (MAP) masih diberlakukan. Sistem ini menjadi bagian dari upaya pengendalian distribusi agar LPG subsidi benar-benar digunakan oleh kelompok yang berhak.

Terkait dampak terhadap inflasi daerah, Pemprov DKI Jakarta menilai pengaruh kenaikan LPG nonsubsidi relatif terbatas. Selama harga LPG subsidi 3 kg tetap stabil, kebutuhan dasar masyarakat dinilai masih dapat terjaga. Pemerintah akan terus memantau situasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kenaikan harga LPG nonsubsidi ini menjadi pengingat bahwa fluktuasi energi global masih sangat memengaruhi kondisi ekonomi domestik. Pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan menggunakan energi secara bijak di tengah perubahan harga yang terjadi.

Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/