Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajaran petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bekerja dengan prinsip jujur, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa mereka yang tidak sanggup menjalankan amanah tersebut sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan demi kepentingan bersama dan kinerja perusahaan negara yang lebih baik. Pernyataan ini disampaikan saat Prabowo meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur, pada Senin (12 Januari 2026).
Menurut Prabowo, salah satu pangkal persoalan di sejumlah perusahaan pelat merah adalah kualitas kepemimpinan yang belum optimal, yang berdampak pada lemahnya tata kelola dan integritas internal. Sejumlah direksi dan komisaris BUMN dinilai belum mampu membawa perusahaan mencapai target kinerja yang sejalan dengan kepentingan negara dan rakyat, sehingga perlu ada evaluasi dan pembenahan menyeluruh.
Kinerja & Integritas Dipertanyakan
Dalam pidatonya, Prabowo mengkritik praktik pejabat BUMN yang tetap menuntut tantien atau bonus tahunan meski perusahaan yang dipimpin mencatatkan kerugian. Ia menilai hal ini tidak sejalan dengan tanggung jawab dan amanah jabatan, serta menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap penggunaan aset negara.
“Sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu. Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja,” tegas Prabowo, seraya mengingatkan bahwa ada banyak profesional lain yang siap menggantikan posisi mereka.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti praktik manipulasi dan kebohongan di level manajemen yang merugikan perusahaan dan keuangan negara. Ia menyatakan bahwa pejabat yang terlibat dalam praktik-praktik semacam itu tidak layak mempertahankan jabatannya dan sebaiknya mundur secara terhormat demi memberi ruang bagi pemimpin yang lebih kompeten.
Dorongan Pembenahan BUMN
Presiden menyerahkan tugas kepada Kepala Danantara Indonesia bersama beberapa menteri untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Langkah ini dianggap penting mengingat posisi strategis BUMN dalam menopang ekonomi nasional serta perannya dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Prabowo mengingatkan bahwa jabatan di BUMN bukan sekadar posisi bergengsi, tetapi amanah pengabdian kepada negara dan rakyat. Oleh karena itu, integritas dan komitmen terhadap pencapaian tujuan perusahaan harus menjadi prioritas utama para pemimpin BUMN.
Tantangan dan Respons
Pesan tegas ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat sektor usaha milik negara melalui manajemen yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Langkah ini juga sejalan dengan berbagai kebijakan yang tengah dijalankan untuk memastikan BUMN mampu berkontribusi pada perekonomian nasional secara optimal.
Resporn internal dan eksternal terhadap pernyataan ini mencerminkan adanya harapan publik bahwa reformasi manajemen BUMN bisa berlangsung lebih cepat dan efeknya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan pelat merah di era persaingan global.
Pesan Akhir Presiden
Prabowo menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Bekerja di BUMN berarti mengabdi kepada rakyat dan negara,” ujarnya, mengingatkan bahwa mereka yang tidak sanggup menjalankan tugas tersebut sebaiknya memberi kesempatan bagi sosok yang lebih kompeten.
Dengan peringatan ini, pemerintahan Prabowo berharap dapat memacu lahirnya kepemimpinan BUMN yang lebih bersih, profesional, dan berorientasi pada pencapaian hasil nyata untuk negeri.
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/























